Refleksi 15 Tahun Kelahiran KAMMI dan Reformasi : Antara Tuntutan, Realita, dan Harapan


oleh : Alikta Hasnah S/ Staff Kebijakan Publik KAMMI UNS

 

‘Mahasiswa’ adalah sebuah kata dengan asumsi tanggungjawab besar dalam perkembangan keberjalanan sebuah negara. Dengan idealisme dan ketajaman intelektual serta energi yang melimpah, kelompok mahasiswa selalu diidentikkan dengan perubahan yang terjadi di masyarakat. Maka, adalah menjadi realitas historis yang sangat masuk akal apabila kalangan mahasiswalah yang secara aktif melakukan perlawanan terhadap otoritas kekuasaan. Hal ini lebih dikarenakan pada alasan bahwa mereka mempunyai komitmen serta otoritas moral yang tinggi terhadap penderitaan yang berlangsung di sekitarnya. Sebagai intelektual, kalangan mahasiswa dinilai mempunyai kemampuan berpikir serta kapasitas keilmuan untuk membaca struktur sosial yang secara kontinyu mengalami perubahan.

Dalam membaca lintas kesejarahan mahasiswa, perlu kita lihat adanya corak khas yang menjadi karakter gerakan mahasiswa, yakni menempatkan dirinya di posisi ekstraparlementer yang memanfaatkan momentum dan bertindak vis a vis negara. Tuntutan yang diusung pun relatif sama, yakni berupaya secara tegas melawan kekuasaan yang dinilai melakukan penindasan terhadap rakyat.

Saat rezim orde baru berkuasa, digunakanlah terminologi baru untuk membatasi ruang gerak mahasiswa, yakni politik praktis versus politik moral. Ini dikarenakan pemerintah melihat munculnya gelombang perlawanan dari mahasiswa yaitu penolakan terhadap kenaikan BBM yang dinilai menyengsarakan rakyat dan desakan menuntut ketegasan pemerintah memberantas korupsi yang dimotori oleh Arif Budiman dan Hariman Siregar dan berpuncak pada peristiwa Malari tahun 1974 yang bertepatan dengan kedatangan Perdana Menteri Jepang Tanaka, yang memunculkan lahirnya Tritura baru : Ganyang korupsi, bubarkan asisten pribadi presiden, dan turunkan harga. Hal ini tentu saja dinilai mengancam kekuasaan dan otoritas pemerintah. Maka, pemerintahan orde baru pun mengambil tindakan pengekangan berupa SK No.0156/U/1978 mengenai NKK (Normalisasi Kehidupan Kampus) dan BKK (Badan Koordinasi Kampus) melalui SK menteri P&K No.037/U/1979 dimana setiap organisasi Dewan Mahasiswa di kampus dibubarkan dan atau diawasi secara ketat guna menekan aktivitas poltik yang ada. Ditambah lagi dengan UU Ormas serta munculnya LSM sebagai gerakan alternatif yang berdampak pada generasi kampus yang apatis dan rezim rezim pemerintah semakin represif. Dengan demikian, politik praktis seolah menjadi hal yang haram untuk dimasuki, sehingga mahasiswa pun seolah berada dalam sangkar moralitas yang kesuciannya tak boleh ternoda oleh sifat praktis dari politik.

Namun, apakah gerakan mahasiswa kemudian mati begitu saja? Ternyata tidak! Kondisi yang demikian represif justru menyuburkan budaya diskusi dan gelombang baru pergerakan mahasiswa yang berporos pada masjid-masjid kampus, sebut saja munculnya LDK di masjid salman ITB yang dimotori oleh Imaduddin Abdulrahim yang berkembang dan menyebar di seluruh kampus di Indonesia.

Pada tahun 1990, kebijakan NKK-BKK dicabut, sehingga kebebasan berpendapat dan berorganisasi kembali dapat berjalan meskipun masih dalam kekangan yang sedemikian rupa. Namun, masjid kampus sebagai basis aktivisme baru mahasiswa nyatanya semakin subur dan berkembang dengan dinamisasi tersendiri yang tak terjamah oleh pemerintahan yang represif. 8 tahun berselang, dalam sebuah momentum FSLDK (Forum Silaturahmi Lembaga Dakwah Kampus) ke X se Indonesia yang diselenggarakan di Universitas Muhammadiyah Malang pada tanggal 29 April 1998 dicetuskan dan dimunculkanlah KAMMI sebagai salah satu kekuatan alternatif mahasiswa yang berbasis mahasiswa muslim.

Kejenuhan mahasiswa terhadap rezim orde baru semakin memuncak ketika untuk kesekian kalinya Soeharto terpilih kembali menjadi Presiden RI, ditambah lagi dengan krisis ekonomi yang melanda Indonesia sedemikian parahnya. Gelombang perlawanan mahasiswa ini dimulai sejak 20 Mahasiswa UI mendatangi gedung MPR-DPR yang dengan tegas menolak laporan pertanggungjawaban presiden, yang kemudian disusul dengan aksi besar-besaran hingga menilbulkan kerusuhan berdarah di beberapa tempat, termasuk Solo.

Selanjutnya, pada Mei 1998 ribuan mahasiswa berhasil menduduki gedung DPR/MPR yang menjadi titik balik lahirnya era reformasi dengan tuntutan : diturunkannya Soeharto, dicabutnya dwi-fungsi ABRI, diberantasnya KKN, diamandemennya UUD1945, diterapkannya Otonomi Daerah, serta ditegakkannya supremasi hukum.

Pasca reformasi, banyak pihak merasa belum terbentuknya suatu mekanisme perpolitikan nasional dalam memformulasikan terjadinya perubahan dalam konstelasi politik nasional. Alih-alih menciptakan pola masyarakat yang melakukan politik konstruktif, hingar bingar dalam pentas politik kita justru mencerminkan kebinatangan yang tak beradab dari para lakonnya yang cenderung berorientasi pada kekuasaan dan mengesampingkan etika serta tatanan nilai yang berlaku secara umum dalam masyarakat.

Reformasi melahirkan sejumlah actor politik baru yang diharap bisa memberi wajah baru politik menjadi lebih bermoral dan bermartabat. Mereka muncul dari kalangan akademisi, agamawan, maupun para pengusaha, tidak melulu dari kalangan militer. Sayangnya, integrasi yang diharapkan ini tak berjalan sesuai yang diharapkan, politik tetap sajalah bernama politik yang tentunya memakai perhitungan matematis kalkulasi kekuasaan yang untuk meraihnya sering kali menggunakan cara yang bertentangan dengan hati nurani.

Realita perselingkuhan antara kekuasaan politik dengan mekanisme pasar globa turut membenarkan apa yang dikatakan Marx bahwa Negara dimanapun ia, akan selalu berpihak pada pemegang kekuasaan. Tuntutan untuk melakukan liberalisasi secara agresif dan privatisasi secara massif baik itu dalam bidang ekonomi maupun pendidikan telah membawa dampak yang bisa kita rasakan bersama dimana pendidikan yang bertujuan mendorong tradisi intelektual kemudian disulap menjadi pasar kerja.

Pada akhirnya, kita menjadi anak tiri di negeri sendiri. Selain menjadi korban kebijakan yang tidak memihak pada kelompok akar rumput. Institusi yang dianggap mewakili rakyat pun malah menjadi pengusung utama digelontorkannya kebijakan tersebut.

Pertanyaan yang kemudian muncul adalah : Apa latar belakang kelahiran KAMMI dan peranan yang dilakukan dalam penggulingan orde baru menuju era reformasi dan pola yang bisa ditempuh oleh KAMMI dan gerakan mahasiswa secara umum untuk mengawal 15 tahun agenda reformasi?

**

Aku membuka ruang kritik dan saran untuk memperbaiki kualitas diri setiap waktu, karena itu, tinggalkanlah jejak dengan memberi komentar. Terimakasih :)

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s