Merajut Benang-Benang Epistemologi Paradigma Gerakan KAMMI


Oleh : Alikta Hasnah Safitri

(ditulis untuk memenuhi prasyarat mengikuti Dauroh Marhalah 2 KAMMDA Sleman )

To win being strong is not enough, you must be an idea (Batman Begins)

Begitulah yang niscaya! Terlebih bagi sebuah organisasi pergerakan dan terkhususnya lagi organisasi pergerakan mahasiswa muslim. Ia tak hanya membutuhkan sejumlah besar pasukan tangguh yang memiliki senjata tempur yang canggih, tapi juga haruslah memiliki sebuah ide-ide dasar yang melandasi setiap langkahnya. Ide-ide ini berkaitan dengan hal-hal yang prinsip dan strategis dalam menentukan corak dan etika gerakan dalam berfikir dan bertindak. Dengan landasan tersebut, maka sebuah organisasi pergerakan akan memiliki rambu-rambu dalam membimbing para anggotanya untuk mencapai visi yang ingin dicapai.

Bukankah visi KAMMI sebagai wadah perjuangan permanen yang akan melahirkan kader-kader pemimpin dalam upaya mewujudkan bangsa dan Negara Indonesia yang islami sejatinya adalah visi dari setiap anggota KAMMI itu sendiri?

KAMMI sebagai organisasi pergerakan mahasiswa Islam dalam hal ini merumuskan substansi spirit, paham, corak, landasan berfikir dan bertindaknya dalam Paradigma Gerakan KAMMI. Menurut Ahimsa, Paradigma dapat didefiniskan sebagai seperangkat konsep yang berhubungan satu sama lain secara logis membentuk sebuah kerangka pemikiran yang berfungsi untuk memahami, menafsirkan, dan menjelaskan kenyataan dan masalah yang dihadapi[1]. Seperangkat konsep inilah yang akan membentuk kerangka pemikiran guna memahami realita yang ada, mendefinisikannya secara utuh, mengkategorikannya dalam bagian-bagian, lalu mengkorelasikannya dengan kategori atau segmentasi yang lain sehingga pada akhirnya lahirlah sebuah pemahaman yang utuh atas kenyataan yang dihadapi. Pada akhirnya, reaksi dari sejumlah hal tadi akan diejawantahkan dalam tindakan nyata yang sifatnya dzahir.

Namun demikian, Paradigma Gerakan KAMMI sebagai seperangkat konsep ternyata baru memberikan gambaran umum tentang isi dari kerangka pemikiran, belum memberikan keterangan lebih lanjut tentang isi dari kerangka pemikiran itu sendiri. Padahal, dalam upaya pengembangan paradigma, pendefinisian konsep saja belum cukup, yang lebih penting adalah pendefinisian unsur-unsur yang tercakup dalam pengertian paradigma itu sendiri[2].

Dalam sarasehan intelegensia KAMMI yang dilaksanakan 24 Desember 2012 di Yogya, Imron Rosyadi selaku ketua SC Muktamar IV KAMMI tahun 2004 menyatakan bahwa paradigma gerakan KAMMI saat ini belum selesai dan bukan sesuatu yang final. Dengan demikian, penjelasan lebih lanjut terkait dengan komponen-komponen konseptual yang membentuk kerangka pemikiran epistemologi dari paradigma tersebut sangatlah diperlukan sehingga penerjemahannya ke ranah aksiologis akan lebih terarah dan tidak menimbulkan multitafsir.

Dengan tidak bermaksud lancang dan sembrono, disini penulis ingin mencoba menyusuri jejak epistemologis Paradigma Gerakan KAMMI secara ringkas dann sederhana mengingat kedangkalan pengetahuan yang penulis miliki.

Maka, Izinkan Aku Merajutnya dengan Benang Kesederhanaan dan Jarum Ikhtiar-Alikta

Paradigma Gerakan KAMMI terdiri dari empat frasa inti, yakni : Dakwah Tauhid, Intelektual Profetik, Sosial Independen, dan Politik Ekstraparlementer. Lebih lanjut, penulis akan membahasnya dalam poin per poin.

Pertama, KAMMI sebagai gerakan dakwah tauhid. Tafsir dari kalimat tersebut adalah 1) Gerakan dakwah tauhid adalah gerakan pembebasan manusia dari segala bentuk penghambaan terhadap materi, nalar, sesama manusia dan lainnya, serta mengembalikan pada tempat yang sesungguhnya yaitu Allah SWT.  2) Gerakan dakwah tauhid merupakan gerakan yang menyerukan deklarasi tata peradaban kemanusiaan yang berdasar pada nilai-nilai universal wahyu ketuhanan (ilahiyah) yang mewujudkan Islam sebagai rahmat semesta alam (rahmatan lil ‘alamin). 3) Gerakan da’wah tauhid adalah gerakan perjuangan berkelanjutan untuk menegakkan nilai-nilai kebaikan universal dan meruntuhkan tirani kemungkaran (amar ma’ruf nahi munkar).

Mengapa dari sekian banyak frasa yang mungkin bisa dirangkai, diambillah dua kata tersebut : Dakwah dan Tauhid. Apa esensi yang terkandung dibaliknya? Jawaban yang paling rasional disebabkan minimnya referensi yang penulis miliki adalah apa yang disampaikan oleh Nurcholis Madjid, beliau menyatakan bahwa Tauhid adalah cara bertuhan yang paling manusiawi dan merupakan bentuk dari kemanusiaan itu sendiri.  Lebih lanjut, beliau menambahkan, inti kemanusiaan itu sendiri adalah akal budi dan kebebasan. Tauhid itu membebaskan dan memerdekakan. Sebab, manakala ia hanya bergantung dan berserah diri hanya pada satu Dzat, maka dia akan bebas. Contoh analogi sederhana dari konsep ini adalah pendulum. Ia bisa bergerak bebas sebab hanya tergantung pada satu titik. Jika ia tergantung pada dua atau tiga titik, tentulah ia akan terbelenggu dan statis[3]. Maka dari itu, sikap memper-Tuhan-kan atau mensucikan (sakralisasi) haruslah ditujukan pada Tuhan itu sendiri- Tuhan Allah Yang Maha Esa(41:37). Ini disebut Tauhid, dan lawannya disebut syirik, artinya mengadakan tandingan terhadap Tuhan, baik seluruhnya maupun sebagian, maka jelaslah bahwa syirik menghalangi perkembangan dan kemajuan peradaban kemanusiaan….[4]Konsekuensi logis dari tauhid ini adalah bebasnya manusia dari perbudakan oleh sesama manusia, materi, nalar, dan lainnya sehingga ia menjadi manusia yang merdeka.

Manusia yang merdeka dan hanya memiliki semangat pengabdian kepada Allah SWT sajalah yang akan mendeklarasikan tata peradaban kemanusiaan yang berdasar pada nilai-nilai universal wahyu ketuhanan (ilahiyah), sebab tidak ada pada dirinya dikotomi antara jiwa dan raga, dunia material dan dunia spiritual, dunia dan akhirat. Hal ini membebaskan manusia dari kepasrahan kepada kekuatan sosial manapun selain kepasrahan kepada Tuhan. Manusia hanya bertanggungjawab dihadapan Hakim Tunggal, yakni Allah SWT. Inilah makna Islam, ketundukan dan kepasrahan kepada Tuhan dan perlawanan terhadap semua kekuasaan duniawi yang bermaksud menundukkan ataupun yang meminta menggantikan kedudukan Tuhan. Sehingga ia akan berikhtiar dengan sungguh-sungguh untuk mewujudkan Islam sebagai rahmat semesta alam (rahmatan lil ‘alamin).

Manusia yang di dalam dirinya memiliki sifat-sifat ketuhanan sebagai pengejawantahan kalam Illahi inilah yang oleh Ali Syariati disebut sebagai manusia ideal. Dalam dirinya ada tiga aspek mendasar yakni kebenaran, kebajikan, dan keindahan. Menurut fitrahnya, dia adalah khalifah Allah. Selanjutnya, sejalan dengan fitrahnya sebagai khalifah di muka bumi, manusia harus mengupayakan kerja-kerja dalam amal nyata. Hal ini sejalan dengan apa yang telah Allah katakan dalam wahyu-Nya : “Engkau adalah umat terbaik yang diturunkan di tengah manusia untuk menegakkan kebaikan, mencegah kemungkaran (kejahatan) dan beriman kepada Allah”(3:110). Dalam ilmu sosial-profetiknya, Kuntowijoyo menafsirkan bahwa inti pokok dari ayat ini adalah : humanisasi, liberasi, dan transdensi. Humanisasi artinya memanusiakan manusia, menghilangkan kebendaan, ketergantungan, kekerasan dan kebencian manusia sebagai implementasi dari nilai perubahan amar ma’ruf. Liberasi atau pembebasan merupakan implementasi dari nilai nahi munkar, sedang transendensi merupakan implementasi dari nilai tu’minuuna billaah. Kerja-kerja kemanusiaan ini secara essensial haruslah menyangkut kepentingan manusia secara keseluruhan, yaitu menegakkan keadilan dalam masyarakat sehingga setiap orang memperoleh harga diri dan martabatnya sebagai manusia. Usaha-usaha yang terus menerus harus dilakukan guna mengarahkan masyarakat pada nilai-nilai yang lebih baik, lebih maju, dan lebih insani itu disebut amar ma’ruf,  sementara usaha guna mencegah segala bentuk kejahatan dan kemerosotan nilai-nilai kemanusiaan itu disebut nahi munkar.[5]

Dan pada akhirnya, marilah kita maknai dalam-dalam mengenai  apa yang disampaikan Ust. Fathi Yakan berkaitan dengan definisi dakwah. Beliau mengatakan bahwa dakwah adalah menghancurkan dan membangun, maksudnya menghancurkan jahiliah dengan segala macam bentuknya, baik jahiliah pola pikir maupun jahiliah perundang-undangan dan hukum, setelah itu membangun masyarakat Islam berlandaskan Islam dalam bentuk, isi, perundang-undangan dan cara hidup, maupun dalam persepsi keyakinan terhadap alam, manusia, dan kehidupan[6].

Maka, demikianlah unsur pertama dari Paradigma Gerakan KAMMI sebagai gerakan dakwah tauhid mengantarkan saya pada pemahaman bahwa dakwah tauhid adalah landasan mutlak bagi kader KAMMI untuk berfikir dan berkehendak merdeka serta menjadi petarung sejati yang pemberani.

Kedua, KAMMI sebagai Gerakan Intelektual Profetik.  Tafsir dari kalimat tersebut adalah 1) Gerakan intelektual profetik adalah gerakan yang meletakkan keimanan sebagai ruh atas penjelajahan nalar akal. 2) Gerakan intelektual profetik merupakan gerakan yang mengembalikan secara tulus dialektika wacana pada prinsip-prinsip kemanusiaan yang universal. 3) Gerakan intelektual profetik adalah gerakan yang mempertemukan nalar akal dan nalar wahyu pada usaha perjuangan, perlawanan, pembebasan, pencerahan, dan pemberdayaan manusia secara organik. 4) Gerakan intelektual profetik adalah gerakan pemikiran yang menjangkau realitas rakyat dan terlibat dalam penyelesaian masalah rakyat.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Intelektual secara bahasa  berarti cendekiawan atau orang yang cerdas, berakal, dan berfikiran jenih berdasarkan ilmu pengetahuan, memiliki daya akal budi serta totalitas pengertian atau kesadaran, terutama yang menyangkut pemikiran dan pemahaman. Intelektual dalam Islam dikenal dengan tiga cirinya yaitu : Pertama, tidak ada rasa takut dalam menyuarakan kebenaran, Kedua, tidak ditunggangi kepentingan-kepentingan pribadi, kelompok, partai, dan lain-lain. Ketiga, ia adalah agen perubahan, bukan yang dirubah oleh lingkungannya.[7]

Dalam menyelami makna profetik sebagai paradigma gerakan KAMMI yang kedua ini, penulis dengan segala keterbatasannya ternyata gagal memahami cara berfikir Kuntowijoyo yang cenderung strukturalis-integralis, sehingga disini penulis hanya menggunakan makalah Ahisma yang bertutur mengenai akar epistemologis  dan kritik terhadap Ilmu Sosial-Profetik yang diungkapkan oleh Kuntowijoyo.

Sebelum membahas lebih lanjut, mari kita mencari akar ontologis dari kata profetik untuk memudahkan pemahaman. Kata profetik berasal dari bahasa Inggris ‘prophet’, yang berarti nabi. Menurut Oxford Dictionary prophetic’ adalah (1) “Of, pertaining or proper to a prophet or prophecy”; “having the character or function of a prophet”; (2) “Characterized by, containing, or of the nature of prophecy; predictive”. Jadi, makna profetik adalah mempunyai sifat atau ciri seperti nabi, atau bersifat prediktif, memrakirakan. Profetik di sini dapat kita terjemahkan menjadi ‘kenabian’.

Kuntowijoyo (dalam Ahimsa, 2011) menyatakan bahwa Islam diturunkan dengan tujuan untuk mengubah masyarakat dan melakukan transformasi sosial. Ia kemudian mengusulkan adanya ilmu-ilmu sosial profetik, yaitu ilmu-ilmu sosial yang tidak hanya menjelaskan dan mengubah fenomena sosial, tetapi juga memberi petunjuk ke arah mana transformasi itu dilakukan, untuk apa dan oleh siapa. Oleh karena itulah ilmu sosial profetik tidak sekedar mengubah demi perubahan, tetapi mengubah berdasarkan cita-cita etik dan profetik tertentu. Dalam hal ini, pengetahuan akan wahyu menjadi hal yang aprori, sebab wahyu menempati posisi konstruk yang memberikan pedoman dalam merumuskan desain besar mengenai sistem Islam dan ilmu pengetahuannya, guna menjadi paradigma dalam berpikir dan bertindak seorang muslim.

Keimanan dalam ilmu profetik dijadikan sebagai ruh atas penjelajahan nalar akal. Beriman kepada Allah dimaknai sebagai relasi-pengabdian pada-Nya. Disini, Allah ditransformasikan menjadi Pengetahuan, karena Dirinya adalah Sumber Pengetahuan. Sehingga, beriman pada Allah dalam konteks profetik adalah mengimani pengetahuan itu sendiri. Beriman kepada Malaikat berarti membangun relasi-persahabatan dengan malaikat karena malaikat adalah sahabat orang yang beriman. Beriman kepada Kitab berarti membangun relasi-pembacaan, sebab kitab adalah sesuatu yang dibaca. Beriman kepada Nabi berarti membangun relasi-Perguruan dan Persahabatan, sebagai guru yang memberikan pengetahuan sekaligus juga persahabatan seperti hubungan yang terjadi antara Rasulullah dan para sahabatnya. Beriman pada hari akhir artinya membangun relasi-pencegahan, sebab dalam konteks ini kiamat ditafsirkan sebagai kehancuran. Beriman kepada Takdir berarti membangun relasi-Penerimaan, sebab takdir tak dapat terhindarkan.

Dengan demikian, mengembalikan segala penalaran yang dilakukan akal pada Allah SWT sebagai Pencipta sebagai proses sakralisasi terhadap-NYA. Inilah yang membedakan ilmu profetik dengan ilmu sosial yang lainnya.

Pengembalian secara tulus dialektika wacana pada prinsip-prinsip kemanusiaan yang universal dalam Paradigma Gerakan KAMMI ini bersesuaian dengan apa yang disampaikan Ahimsa, bahwasanya aktivitas keilmuan juga merupakan aktivitas kemanusiaan, sehingga ia dituntut memiliki etos kerja kemanusiaan yang meliputi : kejujuran, ketelitian, kekritisan, dan penghargaan.

Implikasi dari adanya pertemuan nalar akal dan nalar wahyu ini adalah penggunaan kompilasi wahyu (Al Qur’an) dan sunnah Rasulullah (Al-Hadist) sebagai salah satu sumber untuk merumuskan hipotesa-hipotesa untuk diteliti lebih lanjut dalam upaya mengembangkan ilmu pengetahuan sebagai bentuk perjuangan, perlawanan, pembebasan, pencerahan, dan pemberdayaan manusia secara organik. Maksudnya secara organik yakni merujuk pada intelektual yang merujuk pada intelektual yang berfungsi sebagai perumus dan altikulator dari ideologi-ideologi dan kepentingan-kepentingan kelas yang sedang tumbuh.

Dari Paradigma KAMMI yang kedua sebagai Gerakan Intelektual Profetik,  mestinya bisa menempatkan para kader KAMMI sebagai ilmuwan yang memiliki ketajaman analisa sehingga mampu menjadi penghitung resiko yang cermat yang pada akhirnya akan memunculkan pemikiran-pemikiran yang mampu menjangkau realitas masyarakat secara tekstual dan kontekstual guna mencari solusi paling efektif dan efisien dalam penyelesaian masalah-masalah kerakyatan.

Ketiga, KAMMI adalah gerakan sosial independen. Tafsir dari kalimat tersebut adalah : 1) Gerakan sosial independen adalah gerakan kritis yang menyerang sistem peradaban materialistik dan menyerukan peradaban manusia berbasis tauhid. 2) Gerakan sosial independen merupakan gerakan kultural yang berdasarkan kesadaran dan kesukarelaan yang berakar pada nurani kerakyatan. 3) Gerakan sosial independen merupakan gerakan pembebasan yang tidak memiliki ketergantungan pada hegemoni kekuasaan politik-ekonomi yang membatasi. 4) Gerakan Sosial Independen bertujuan menegakkan nilai sosial politik yang tidak bergantung pada institusi manapun, termasuk Negara, partai, maupun lembaga donor.

Penulis akan mengawali pembahasan ini dengan beberapa tokoh yang menjadikan kebebasan manusia sebagai bagian utama filsafat mereka, yakni Hegel, Karl Marx, dan Jean Paul Sarte. Hegel meyakini bahwa dalam sebuah Negara modern masyarakat menginginkan pembebasan dari segala macam belenggu. Ide Hegel ini diteruskan oleh Karl Marx dengan sosialismenya yang mendobrak rezim kapitalisme yang kala itu tengah membelenggu tatanan manusia. Marxisme klasik menyuarakan pembebasan kaum buruh dari kapitalisme guna terciptantya masyarakat tanpa kelas. Bagi kalangan marxisme klasik, revolusi adalah sebuah keniscayaan sejarah, sebab mereka menganggap kapitalisme adalah ideologi yang memiliki kemampuan untuk menghancurkan dirinya sendiri. Selain itu, mereka juga menganggap bahwa hubungan antar sesama manusia hanyalah berdasar pada sistem produksi. Persepsi yang muncul akan hal ini adalah bahwa sesuatu/seseorang hanya akan memiliki nilai ketika ia mampu menghasilkan atau memproduksi barang sehingga mengesampingkan bahwa manusia pun memiliki dimensi sosiologis dan psikologis[8]. Ide marxisme klasik ini ditentang oleh Antonio Gramsci, Tan Malaka dan beberapa tokoh lain (revisionis Marx) yang menyatakan bahwa revolusi bukanlah suatu keniscayaan sejarah, namun muncul karena adanya kesadaran masyarakat terhadap dominasi kaum mayoritas. Sehingga, kesadaran kolektif itu haruslah ditumbuhkan, bukan hanya ditunggu sampai titik kritis itu datang.

Dalam dunia Islam sendiri, Hassan Hanafi, seorang mantan aktivis IM, juga menyuarakan kritiknya terhadap relasi antara barat dan timur, dimana barat dinilai memarginalkan dunia timur dengan menganggap bahwa peradaban mereka adalah peradaban yang superior sementara peradaban timur hanyalah kaum inferior sehingga mereka berhak mendikte timur baik dalam masalah politik, ekonomi, maupun ideologi. Ia sendiri juga berpendapat bahwa menempatkan teks-teks agama (skriptualisme) untuk memahami Islam dalam pencarian kebenaran tanpa menggunakan potensi akal adalah perbuatan orang yang cepat putus asa dan lemah, sehingga ia selalu melakukan kritik pada pemahaman Islam yang bercorak mistis dan normative.

Keduanya, baik revisionis Marx maupun revolusioner Islam, mengangkat isu yang sama, yakni pembebasan manusia dari belenggu baik dogma agama maupun dominasi kaum yang berkuasa.

Gerakan sosial merupakan fenomena penting dalam sejarah pertumbuhan dan perkembangan bangsa-bangsa. Hampir semua peristiwa besar yang mengubah sebuah tatanan, baik itu dalam konteks politik, ekonomi maupun tatanan sosial, seringkali bermula dan mendapat momentum dari sebuah gerakan sosial. Contoh kasus yang pernah terjadi di Indonesia adalah pergerakan mahasiswa yang berkembang tahun 1960-1970an.

Menegakkan nilai sosial politik yang independen adalah jawaban konkrit atas sinisme pendanaan yang selama ini dilakukan oleh sejumlah ornop (organisasi non profit) atau yang biasa kita sebut dengan LSM. Tudingan yang umum dilancarkan adalah konten agenda program yang harus menyesuaikan keinginan lembaga donor. Hal ini tentunya akan membawa implikasi buruk pada citra Gerakan, selain tentunya membawa dampak jangka panjang yakni mudahnya gerakan disetir oleh kepentingan-kepentingan politik dari Negara atau partai, maupun kepentingan swasta dari lembaga donor.

Keempat, KAMMI adalah gerakan Politik Ekstraparlementer. Tafsir dari kalimat tersebut adalah 1) Gerakan politik ekstraparlementer adalah gerakan perjuangan melawan tirani dan menegakkan demokrasi egaliter 2) Gerakan politik ekstraparlementer adalah gerakan sosial kultural dan struktural yang berorientasi pada penguatan rakyat secara sistematis dengan melakukan pemberdayaan institusi-institusi sosial/rakyat dalam mengontrol proses demokrasi formal. 3) Gerakan ekstraparlementer berarti tidak menginduk pada institusi parlemen maupun pembentuk parlemen (partai politik dan senator). Independensi sikap politik bulat utuh tanpa intervensi partai apapun. 4) Gerakan ekstraparlementer bergerak di luar parlemen dan partai politik, sebagai representasi rakyat secara independen.

Saat menulis ini, ada yang mengganjal dalam benak penulis, yaitu terkait stigma yang berkembang di masyarakat secara umum mengenai hubungan struktural KAMMI sebagai underbow dari Partai Keadilan Sejahtera yang memang berlatarbelakang ideologi yang ‘identik’ (lepas dari kontroversi yang muncul tentang itu).  Untuk tidak memperlebar pembahasan, maka disini penulis tidak akan membahas hal tersebut.

Berbicara mengenai politik, seperti yang tertera dalam Paradigma Gerakan KAMMI yang keempat, penulis melihat bahwa politik yang ingin diperjuangkan KAMMI adalah politik sebagai alat untuk melakukan suatu konstruksi sosial. Dalam hal ini, ia tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sosial masyarakat, sebab manakala terjadi dikotomi antara keduanya akan berakibat pada hilangnya kepercayaan publik (masyarakat) terhadap politik yang diperjuangkan.

Namun, pada prinsipnya perjuangan guna melakukan konstruksi sosial ini tak bisa lepas dari kondisi sosial-masyarakat itu sendiri. Masih ingat dengan ucapan mahsyur ini ‘homo hominis lupo est–manusia adalah serigala untuk sesama’? Akan hal ini, Montesquieu beranggapan bahwa manusia purba yang belum berkongsi sadar betul lemahnya ia di tengah alam sekitarnya. Namun, hukum alam menuntun manusia guna berkongsi dengan sesamanya yang mengakibatkan kecenderungan untuk saling menguasai manusia lain, sebab saat ia berkongsi, ia sadari bahwa manusia lain juga lemah dan hilanglah ketakutannya. Kecenderungan pada kekuasaan ini melahirkan nafsu dan tirani dalam diri manusia maupun kelompok tempat ia melibatkan diri didalamnya.

Perlawanan terhadap tirani adalah kewajiban dari setiap warga masyarakat. Akan tetapi, dalam prakteknya diperlukan adanya suatu kelompok dalam masyarakat yang senantiasa berusaha terus menerus melawan tirani yang pada prinsipnya tidak sejalan dengan fitrah kemanusiaan guna menegakkan keadilan yang merata.

Montesquieu berpendapat bahwa aspek pemerataan (égalité) secara khusus bermakna persaman semua warga dihadapan hukum. Namun, lebih lanjut ia mengatakan bahwa égalité kurang bersifat legalis melainkan lebih menjurus kepada faham fraternité, persaudaraan. Konsekuensinya, setiap warga boleh memiliki harta, namun diharapkan setiap warga mencukupi kebutuhan hidup dan keluarganya dan yang berlebihan diberikan kepada negara untuk disalurkan kepada warga yang kekurangan[9], sehingga muncullah solidaritas sosial sesama warga, dan lahirlah sebuah konstruksi sosial menuju masyarakat madani (civil society).

Civil society adalah modal yang dibutuhkan untuk membentuk masyarakat yang terdiri dari lembaga-lembaga otonom yang cukup mampu mengimbangi kekuasaan Negara. Akan menjadi hal menarik jika kita perhatikan kenyataan yang ada, bahwa ternyata kekuasaan yang mendominasi kita secara struktur justru merupakan komunitas minoritas disbanding keseluruhan jumlah warga Negara Indonesia. Penguatan masyarakat secara sistematis dengan melakukan pemberdayaan institusi-institusi sosial/rakyat baik melalui jalur struktural (meskipun saya tidak tahu bagaimana melakukan pemberdayaan institusi melalui jalur struktural yang dimaksud disini- dengan asumsi bahwa ggerakan mahasiswa adalah gerakan intelektual dan gerakan kultural) maupun kultural dalam meletakkan pemahamannya pada asumsi bahwa demokrasi menuntut keterlibatan masyarakat dalam aktivitas sosial guna mengontrol proses demokrasi formal yang berjalan.

Disinilah peran gerakan mahasiswa Islam sebagai basis intelektual masyarakat untuk melakukan pencerdasan politik pada masyarakat, dengan pembangunan opini publik maupun penyelenggaraan diskusi rasional sehingga penguatan politik masyarakat akan mampu membangun ruang komunikasi timbal balik antara rakyat dan penguasa. Ketika ruang-ruang dialektis terbuka dengan persamaan hak yang utuh, pada akhirnya akan memberi kesempatan pada rakyat untuk bisa berperan dalam pengambilan kebijakan/ peraturan perundang-undangan yang hendak diberlakukan.

Agar hal ini dapat terjadi, maka gerakan tidak boleh menginduk pada institusi parlemen maupun pembentuk parlemen (partai politik dan senator). Ilustrasi sederhananya adalah tidak mungkin seseorang akan mengatakan A dan B di waktu yang bersamaan. Misal pada saat yang sama saya mengatakan : IBU, saya juga mengatakan : AYAH. Apakah yang kemudian akan didengar oleh orang lain? BUAYA? UUAAA? Atau *&%$#@ (sebuah bahasa yang tak dikenal maknanya)? Apa yang kemudian di dengar oleh orang lain tentulah berbeda dengan pemaknaan awal kata IBU maupun AYAH. Jelas disini bahwa seseorang yang berbicara atas nama rakyat tidak mungkin kemudian berbicara juga atas nama pemerintah. Tentu yang saya maksud bukan pengertian rakyat vis a vis pemerintah. Namun, kontradiksi/ketidaksesuaian antara kedua institusi itulah yang mengharuskan gerakan mengambil posisi independen, sebab ketergantungan gerakan pada institusi partai sebagai bagian dari pemerintah dikhawatirkan akan membuat distorsi yang membatasi obyektivitas gerakan dalam menentukan langkah aksiologis dalam menanggapi suatu permasalahan. Disini, diperlukan suatu sikap independensi bulat utuh tanpa intervensi dari pihak manapun, meskipun hal ini juga tak berarti bahwa gerakan mengambil posisi yang sejauh-jauhnya dari partai politik dan berantipati padanya.

Disini, penulis melihat adanya kontradiksi mengenai apa yang ada dalam Paradigma Gerakan dan Unsur Perjuangan KAMMI terkait independensinya sebagai gerakan politik ekstraparlementer (merujuk pada teks, bukan pada ranah praksis). Tanpa bermaksud melakukan tindakan korektif terhadap kedua hal tersebut, penulis memandang bahwa hal tersebut menjadi batu penghalang dalam merajut epistem pemahaman mengenai independensi KAMMI.

Berikut penulis sampaikan agar benang epistem ini tidak kusut dan memperburuk rajutan (yang sudah cukup buruk). Saat dalam Paradigma Gerakan ditegaskan bahwa Independensi KAMMMI adalah sikap bulat utuh tanpa intervensi partai apapun serta menempatkan diri sebagai representasi rakyat yang independen. Disisi yang lain, Unsur-Unsur Perjuangan KAMMI pada bagian KAMMI dan Partai Politik berisikan : ‘… KAMMI akan siap bekerja sama dengan mereka yang menurut KAMMI masih mengedepankan intelektualitas, nurani, dan kepeduliannya pada rakyat dalam berpolitik.’

Disini, ada semacam ‘pseudo-tolerance’[10]yang kentara terlihat. Disebut pseudo-tolerance karena toleransi yang demikian adalah konsep toleransi yang setengah-setengah, penuh kompromi dan tidak didasari oleh niat yang utuh. Disatu sisi KAMMI menegaskan sikap independennya, namun disisi lain tetap membuka kran kerjasama dengan partai politik. Bagi saya, ini bukanlah hal yang sehat. Meskipun demikian, penulis tidak akan membahas lebih jauh hal tersebut karena (lagi-lagi) pasti akan bersinggungan dengan ranah praksis. Harap dimaafkan.

Independensi adalah bentuk nyata dari fitrah kemanusiaan manusia yang telah memutuskan untuk mentauhidkan Allah SWT, ini akan teraktualisasikan dalam dinamika berfikir, bersikap, dan berperilaku dalam konteks hubungan vertikalnya dengan Allah SWT maupun hubungan horizontalnya terhadap sesama manusia. Independensi ini akan memunculkan kebebasan, keterbukaan, dan kemerdekaan yang melahirkan sikap objektif, rasional, dan kritis, sehingga pada akhirnya membentuk karakter insan yang progesif, dinamis, demokratis, jujur, dan adil[11].

Ketika masing-masing pribadi telah mengaktualisasikan konsep independensi dalam dirinya, maka independensi gerakan semestinya bisa menjadi watak yang secara alamiah tergambar dalam pola pikir maupun tindakan nyata gerakan. Hal ini akan melahirkan sikap independensi sikap politik bulat utuh tanpa intervensi partai apapun sebagai representasi rakyat secara independen.

Penulis berharap, makna-makna dalam kata INDEPENDENSI kaitannya dengan partai maupun lembaga donor bisa diartikan secara lebih bijak. Sebab, independen sendiri tak mesti bermakna ‘menjaga jarak yang sama dalam semua momentum’. Sebab, melihat tata dunia sekarang yang serba terbuka, modern, dan kompleks, saling memengaruhi dan saling bergantung tidak bisa dinafikan, sehingga terkadang dalam derajat tertentu kita harus memberikan interdependensi dalam pemaknaan independensi tersebut. Lebih lanjut lagi, ini dikarenakan KAMMI adalah gerakan politik aktif (sebagai implementasi dari harokatul ‘amal), bukan gerakan politik pasif.

a Man May Die, a Nation May Rise, But an Idea Lives On-J.F Kennedy

Kata Cak Nur, ide itu berkaki. Maksudnya, ide-ide yang kuat berakar pada persoalan-persoalan teoritis dan kontekstual akan memiliki kakinya sendiri. Ide-ide itu akan menjadi perdebatan di pasar bebas ide (free market of ideas). Ada orang yang meneruskannya, dan tentu saja akan ada yang mengkritiknya.[12]

Apakah Paradigma KAMMI akan mengakar kuat dalam sanubari para kader untuk kemudian diwariskan ke generasi berikutnya akan tergantung dari bagaimana ide-ide itu menyentuh persoalan dari segi tekstual dan kontekstual. Karena itulah epistemologi yang menyusun kerangka berfikir menjadi sebuah bahasan yang penting. Meskipun demikian, penulis pun menyadari bahwa berlelah-lelah dengan epistemologi ini sungguh akan menghabiskan waktu dan tenaga. Apalagi jika menilik konteks historisnya epistemologi bisa dikatakan hampir atau telah mati.

Berangkat dari konsep Descartes yang cenderung skeptis memandang dunia, orang-orang yang skeptis merasa bahwa mereka berdiri otonom diluar dunia sehingga bebas mengeksplorasi dunia sekehendak hatinya. Akan tetapi, cara berfikir macam ini ternyata menuai kritik tajam dari aliran posivitisme yang menitikberatkan metodologi dalam suatu pengetahuan sesuai hukum sains, yang kemudian-sayangnya-meminggirkan kedalaman individu dan perkembangan sosial yang dinamis dalam sebuah masyarakat yang menyentuh kearifan lokal. Maka, bolehlah kita mengarah pada apa yang dikatakan Feyarabend dengan ‘anti-metode’nya, agar ilmu pengetahuan lebih terbuka terhadap dirinya sendiri dan menjadi lebih kaya. Dengan konsekuensi logisnya mengakui bahwa  Epistemology is DEAD.

Feeling guilty is a big deal for some, since the others choose to prove they’re guilty or not-Adiwena

Dalam tulisan ini, saya mencoba ‘berbicara’ mengenai Paradigma Gerakan KAMMI yang sampai saat ini belum memiliki keterangan tafsir lebih lanjut selain dari gambaran umum yang telah ada dengan interpretasi semau saya. Pastilah sangat dangkal dan tidak ilmiah, tak lain disebabkan oleh kedangkalan pengetahuan, sedikitnya wacana dan sumber referensi, serta terbatasnya ruang dan waktu. Lebih lanjut, saya pun menyadari bahwa upaya konklusi per poin atas Paradigma Gerakan dengan Kredo Gerakan dengan tujuan ‘memberikan kesan mendalam’ malah semakin memberi kesan ketidak-ilmiahan dalam tulisan ini.

Namun, saya harap tulisan ini bisa menjadi prasasti dan kenangan indah atas ikhtiar terbaik yang bisa saya berikan dalam mengerjakan salah satu penugasan sebelum mengikuti Dauroh Marhalah 2 KAMMDA Sleman. Karena bagi saya DM 2 bukanlah sekedar peningkatan jenjang marhalah semata, melainkan sebuah langkah awal untuk lebih menghayati ke-KAMMI-an saya, belajar mencintainya dengan adanya acuan kepada sikap kritis dan pertimbangan matang, sehingga pengikutan atas dasar kecintaan itu pun dapat sepenuhnya dipertanggungjawabkan. Yang membuat saya  tidak mencintai secara membabi-buta, akan tetapi tetap kritis dengan pertimbangan akal sehat.

Kritik apapun bentuknya, baik konstruktif maupun destruktif akan saya terima dengan segala kerendahan hati. Sungguh, Allah-lah yang Maha Tahu. Segala kesalahan pasti dari saya pribadi. Semoga Allah mengampuni, dan pembaca memaafkan.

Surakarta, 28 Januari 2013


[1] Heddy Shri Ahimsa-Putra, Makalah Sarasehan Profetik tahun 2012 : Paradigma Profetik, Mungkinkah? Perlukah?

[2] lebih lanjut baca Kuntowijoyo. 2006. Islam sebagai Ilmu: Epistemologi, Metodologi dan Etika. Yogyakarta: Tiara Wacana

[3] Zezen Zaenal Muttaqien dalam buku All You Need Is Love-Cak Nur di Mata Anak Muda Bagian Teologi Perdamaian Cak Nur, dengan judul Sebuah Surat tentang NDP, Tauhid, dan Sekularisasi Cak Nur, hal 96

[4] Badan Pengelola Latihan HMI Cabang Sukoharjo 2012 dalam Nilai Dasar Perjuangan HMI BAB I (Dasar-Dasar Kepercayaan), hal 81

[5] Hariqo Wibawa Satria, Skripsi : Pemikiran Lafran Pane tentang Intelektual Muslim Indonesia. UIN Sunan Kalijaga, 2009.

[6] Dr. Sayid Muhammad Nuh, Dakwah Fardiyah, (Solo : Era Adicitra Intermedia, 2011)

[7] Hariqo Wibawa Satria, Skripsi : Pemikiran Lafran Pane tentang Intelektual Muslim Indonesia. UIN Sunan Kalijaga, 2009.

[8] Jostein Gaarder, Dunia Sophie-Sebuah Novel Filsafat, (Bandung : Mizan, 2006)

[9] Dalam buku Merayakan Kebebasan Beragama-Bunga Rampai 70 Tahun Djohan Effendi, bagian Agama, Teologi, dan Demokrasi, dengan judul ‘Mengenai Roh Kehidupan Demokrasi’ oleh Prof. Dr. Olaf Schumann, hal 691

[10] M. Asrul Pattimahu, lihat http://rullypattimahu.wordpress.com/

Istilah ini mengutip essai yang ditulis oleh Prio Pramono dalam Kolom Edisi 004, Agustus 2011 yang berjudul : Pseudo-Toleransi : Metode Dakwah Al-Qardlawi Dan Masa Depan Pluralisme Kita

[11] Badan Pengelola Latihan Kader 1 HMI Cabang Sukoharjo 2012 dalam Tafsir Independensi Himpunan Mahasiswa Islam, hal 73

Aku membuka ruang kritik dan saran untuk memperbaiki kualitas diri setiap waktu, karena itu, tinggalkanlah jejak dengan memberi komentar. Terimakasih :)

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s