Membingkai Potret Kaum Intelektual Muda Indonesia, Sebuah Refleksi


Hal yang menarik ketika kita bicara tentang ‘intelektual’ adalah karena dengannya kita seolah dipaksa untuk berkaca di depan album waktu yang kita beri nama ‘sejarah’. Dalam studi sejarah, Arnold Toynbee mengemukakan adanya recurrent pattern atau kecenderungan berulangnya suatu pola dengan beragam variasinya. Apakah kecenderungan ini pun berlaku ketika memperbincangkan intelektual Indonesia dari masa ke masa? Tentunya, ini akan menarik bila kita telaah bersama. Namun, saya tidak akan membuat cerita ini menjadi panjang dengan membaginya dalam periodisasi waktu yang baku, saya hanya akan membiarkan tulisan ini mengalir sependek jalan pikiran saya yang sederhana.

Sejarah modern pergerakan politik, ekonomi, sosial, dan budaya nasional mencatat kaum terpelajar dalam dinamika masyarakatnya memang amat menonjol. Bahkan terlihat sejak menjelang akhir abad ke-19 dengan tampilnya sejumlah kalangan terpelajar yang melakukan kritik pedas terhadap pemerintahan kolonial. Tidak sedikit diantaranya malah yang sudah berani mengajak rakyat bangkit melawan penjajahan. Perlawanan menentang kolonialisme bukan hanya dilakukan oleh mereka yang mengenyam pendidikan barat, tapi juga oleh kaum terpelajar yang berlatar pendidikan Islam.[1]

Pada 16 Oktober 1905, seorang saudagar batik asal Kampung Batik Laweyan bernama Hadji Samanhoedi mendirikan Sarekat Dagang Islam (SDI), sebuah organisasi modern berasas Islam pertama di Hindia Timur, yang kelak menjadi cikal bakal lahirnya organisasi pergerakan lain di Indonesia. Selain memperdalam ilmu agama pada Kyai Djodjermo di Surabaya, semasa kecil ia juga mengenyam pendidikan di Inlandsche School dan Eerste Inlandsche School. Ini membuktikan bahwa Hadji Samanhoedi bukan hanya seorang pengusaha yang memegang teguh Islam, tetapi juga seorang pejuang intelektual Islam yang anti terhadap segala bentuk penjajahan.

Di era yang sama, kita mengenal RM Tirtoadhisoerjo, murid STOVIA yang sering dikenal sebagai pelopor wartawan Indonesia. Ia senantiasa melakukan kritik pedas terhadap pemerintah kolonial melalui Medan Prijaji. Meskipun surat kabar tersebut bernama Medan Prijaji, surat kabar tersebut tidaklah dimaksudkan hanya untuk kaum priyayi. Malah, ia yang sebelumnya mendirikan Sjarikat Prijaji dan menjadi bagian dari Boedi Oetomo menulis:

Aduh! Dalam programnya perkumpulan muda ini memang memuat maksud yang begitu[2], akan tetapi antara maksud dan kesampaiannya maksud itu masih ada ruang lebar… tetapi yang demikian juga tak dapat diharapkan, sebab anggota Boedi Oetomo juga ingin berumah yang patut dan penghidupan senang, hingga masing-masing hendak mencari pekerjaan yang baik, biar di kandang gubermen, biar di halaman partikulir”[3]

Kehebatan tulisan itulah yang membuat Tirto harus mengalami pembuangan ke Lampung. Namun, di masa pembuangannya pun ia tak pernah berhenti menulis karangan-karangan yang bertujuan membela rakyat kecil serta melawan praktik buruk dari pemerintah kolonial setempat. Apa yang dialami oleh Tirto dilukiskan indah oleh Pramoedya Ananta Toer dalam tetralogi pulau buru-nya yang terkenal itu. Termasuk juga kisah pertemuan antara Tirto, Mas Marco, serta Hadji Misbach.

Hadji Misbach mendirikan Medan Moeslimin pada tahun 1915 dan Islam Bergerak pada tahun 1917. Salah satu tulisannya yang dirilisnya dalam Medan Moeslimin berjudul Sroean Kita mengundang ragam kontroversi. Ia menyindir umat Islam yang kaya namun enggan bersedekah, juga umat Islam yang memiliki ilmu agama namun enggan mengajarkannya pada bangsanya, malah mereka gunakan untuk menipu bangsanya sendiri.

“..itulah sebabnya bangsa kita yang muslim itu terjerumus dengan tipu daya orang yang mengisep darah kita.. itulah sebabnya kita kaum muslim harus melawan dengan sekeras-kerasnya.. contohlah bergeraknya jujungan kita Kanjeng Nabi Muhammad saw yang menjalankan perintah Tuhan dengan tidak mempedulikan payah susah yang terdapat olehnya, tiada takut sakit mati untuk melawan perbuatan sewenang-wenang.. Siapa yang merampas agama Islam, itu yang wajib kita BINASAKEN!”[4]

Tulisan tersebut menjadi semangat dan gairah keberagamaan yang baru. Agama tidak lagi menjadi anjuran beramal shalih yang diterjemahkan hanya sebagai ibadah ritual, tetapi mampu menjadi alat melakukan transformasi sosial. Selanjutnya, Hadji Misbach terus berusaha melakukan propaganda dan memimpin beragam aksi pemogokan. Langkahnya semakin masif setelah ia bergabung dengan Sarekat Islam.[5]

Mas Marco Kartodikromo berada dalam sekoci yang sama dengan Hadji Misbach dalam berjuang lewat propaganda melalui tulisan. Ia menulis dalam novelnya, Student Hijo:

“…Tuan berkata orang Jawa kotor, tetapi Tuan toh mengerti juga bila ada orang Belanda yang lebih kotor daripada orang Jawa… “Orang Jawa bodoh”, kata Tuan, “Sudah tentu saja, memang pemerintah sengaja membikin bodoh kepadanya. Mengapakah Regeering tidak mengadakan sekolah secukupnya untuk orang Jawa of Orang Hindia, sedang semua orang mengerti bahwa tanah Hindia itu yang membikin kaya tanah kita Nederland?”[6]

Logika bahwa penduduk pribumi adalah bangsa primitif, kotor, dan terbelakang inilah yang menjadi pembenaran bagi kaum penjajah melanggengkan kekuasaannya di tanah Hindia. Hal ini juga yang membuat kaum terpelajar kita kala itu ‘menjauh’ dari akar masyarakatnya. Sebab, mereka pun tidak ingin dikategorikan sebagai kaum kromo yang primitif, kotor, dan terbelakang.

Multatuli, dalam roman yang ditulisnya berjudul Max Havelaar menulis bagaimana dogma agama menjadi pembenaran bagi Belanda menjajah bangsa Hindia dalam ceramah yang dilakukan oleh Blatherer.

“Arahkan pandangan anda ke kepulauan di Samudera Hindia, dihuni oleh berjuta-juta anak dari putra terkutuk-putra yang sangat terkutuk-Nuh yang mulia[7], yang menemukan rahmat di mata Tuhan! Di sana dalam ketidaktahuan mereka merangkak di sekitar sarang ular berhala yang menjijikan-di sana mereka menyembah kepala hitam, keriting di bawah penindasan pendeta egois! Disana, mereka berdoa kepada Tuhan, memohon pada nabi palsu yang merupakan kebencian di dalam pandangan Tuhan…”[8]

Lebih lanjut, Blatherer menyampaikan enam tugas yang ia klaim harus mereka lakukan guna menyelamatkan ‘para penyembah berhala miskin’, yang di dalam salah satu poinnya berisi: “Memerintahkan masyarakat Jawa agar dibawa ke Tuhan dengan cara bekerja.”

Logika berpikir inilah yang membuat Tan Malaka resah. Belanda memang memberikan kesempatan bagi kaum pribumi untuk belajar (berhitung dan baca tulis), akan tetapi tujuan pendidikan itu pun hanya mendapatkan buruh dengan upah rendah. Tan yang resah kemudian mendirikan ‘Sekolah Rakyat’[9] bersama SI Semarang. Sekolah ini tak hanya mengajarkan pada para muridnya agar memiliki keterampilan untuk bekerja dan memenuhi hajat hidupnya, tapi juga menanamkan kesadaran kemerdekaan dari segala bentuk penjajahan dan penindasan.

Begitulah, kaum intelektual di zamannya mentransformasikan ide dan gagasan yang mereka yakini dalam praksis kehidupan berbangsa. Memang, ada saat dimana terjadi pertentangan ide dan gagsan hingga menyebabkan konflik, baik konflik ideologis maupun politis, akan tetapi yang menarik untuk dikaji lebih lanjut adalah kemampuan para cendekiawan kritis masa itu mengatasi perbedaan yang ada. SI misalnya, pada rapat di Purwokerto dikacaukan oleh Moeso lewat SI Merahnya. SI pun pernah ribut dengan Muhammadiyyah karena tak senang dengan sikap Muhammadiyyah yang non-politik dan hanya bergerak di dalam agama. Konflik antara Semaoen dan HOS Tjokroaminoto pernah terjadi, namun Semaoen memilih diam dan Tjokro pun menganggap kelakuan Semaoen sebagai bentuk gejolak kaum muda. Pun, konflik itu pernah terjadi antara kubu Soekarno dan Hatta-Sjahrir. Soekarno yang lebih memilih berjuang dengan agitasi masa lewat pidatonya, serta Hatta-Sjahrir yang memilih berjuang dengan PNI-Baru (Pendidikan Nasional Indonesia) yang berasas sosialis.

Inisiatif kaum muda yang brilian itu tak berhenti sampai disana, generasi tua yang memegang tampuk pemerintahan pasca proklamasi kini diimbangi dengan gerakan kaum muda. Inisiatif brilian itu dilakukan jelang dua tahun setelah kemerdekaan Indonesia, tepatnya pada 5 Februari 1947 ketika pemuda Lafran Pane memprakarsai berdirinya Himpunan Mahasiswa Islam. Kelahiran HMI erat kaitannya dengan realitas kebangsaan, keagamaan, dan kemahasiswaan yang hidup di masa tersebut. Realitas kebangsaan tersebut dapat dilihat dari upaya HMI guna turut serta dalam mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Selain realitas kebangsaan, kehadiran HMI terkait pula dengan realitas keagamaan dan kemahasiswaan, dimana agama Islam saat itu tidak dilaksanakan secara konsisten oleh umat Islam sendiri, terutama mahasiswa. Lafran Pane, bersama kawan-kawannya di UII, melihat pentingnya kembali menegakkan ajaran Islam di kalangan mahasiswa, seperti sholat tepat waktu, dan lain-lain.

Dalam perkembangan selanjutnya, HMI secara aktif terlibat dalam melakukan pengkaderan generasi muda bersama PMII dan IMM (yang lahir setelahnya), serta beberapa organisasi mahasiswa lain seperti GMNI, PMKRI, CGMI, dan lain-lain.

Sependek referensi yang pernah saya baca, saya akhirnya mengenal beberapa ‘intelektual’ yang hidup di zaman pasca kemerdekaan. Mereka menuliskan sepenggal perjalanan hidupnya lewat catatan harian. Diantaranya, Soe Hok Gie (Catatan Seorang Demonstran), dr.Sulastomo (Hari-Hari yang Panjang 1963-1966), serta Ahmad Wahib (Pergolakan Pemikiran Islam). Ketiga orang tersebut jelas adalah mahasiswa. Gie adalah mahasiswa Ilmu Sejarah UI yang berafilisasi terhadap PSI. Sulastomo adalah mahasiswa Fakultas Kedokteran UI yang juga merupakan Ketua Umum PB HMI tahun 1963-1966. Ahmad Wahib adalah mahasiswa Fakultas Ilmu Pasti dan Alam UGM yang juga merupakan kader HMI.

Dari catatan harian yang mereka tuliskan, dapat kita simak dengan jeli bagaimana mereka sebagai mahasiswa memandang berbagai persoalan yang terjadi di pada tahun yang diklaim bersejarah bagi gerakan mahasiswa di Indonesia (yang katanya) menumbangkan kekuasaan tiran, yakni tahun 1965 ketika meletus peristiwa G-30 September. Saya tidak akan mengulas lebih lanjut mengenai peristiwa itu. Akan tetapi, ternyata ada hal menarik yang terjadi pada persepsi Sulastomo dan Arief Budiman berkaitan dengan peristiwa tersebut.

Arief Budiman mengatakan bahwa pada 1965/1966 mahasiswa sebenarnya bukanlah kekuatan yang independen. Ia menekankan agar mahasiswa tak berilusi bahwa orde baru dilahirkan oleh mahasiswa. Tapi ya, hanya ilusi saja, dan tidak benar. Sebab, yang terjadi sebenarnya saat itu adalah pertarungan antara ABRI melawan PKI dengan gerakan mahasiswa sebagai ujung tombak. Mahasiswa sendiri tidak mungkin bergerak tanpa dukungan ABRI. Oleh karena itu, kemenangan mahasiswa ketika itu sebenarnya merupakan bagian kecil dari pertarungan yang lebih besar dan mungkin tidak kelihatan.[10]

Sulastomo secara bijak menanggapi pendapat yang Arief Budiman katakan, “Sekali lagi memang salah apabila ada anggapan Orde Baru dilahirkan oleh mahasiswa. Tetapi juga tidak betul apabila mahasiswa digambarkan tidak berperan apa-apa. Sebab, kekuatan Orde Baru adalah kekuatan rakyat yang sedemikian luas, ya mahasiswa, ABRI, pemuda, dan lain-lainnya. ABRI berperan besar dan menjadi pelopor adalah benar. Tetapi memfokuskan persitiwa 1965/66 hanya  pada pertarungan yang besar antara PKI dan ABRI, dapat menimbulkan interpretasi yang mungkin lain, yang mungkin juga kurang menguntungkan.”[11]

Irawan Puspito menjabarkan secara lebih general kemelut dan pertentangan garis politik yang terjadi di antara organisasi-organisasi mahasiswa jelang persitiwa 30 September 1965:

Organisasi mahasiswa yang secara tajam mengikuti garis Presiden Soekarno adalah GMNI, dan yang sejalan dengan garis ABRI adalah HMI, PMKRI, dan SOMAL (Sekretariat Organisasi-Organisasi Mahasiswa Lokal). Sedangkan yang mengikuti dan mendukung garis PKI adalah CGMI (Concentrasi Gerakan Mahasiswa Indonesia).[12]

Mungkin, ingatan kita akan kembali pada adegan di film Gie yang mengisahkan pertentangan pelik yang terjadi antar organisasi mahasiswa tersebut, kemudian bersatunya mereka saat berusaha menumbangkan kekuasaan Orde Lama. Namun, yang patut kita cermati lebih lanjut adalah adegan saat Gie bertemu kawannya yang telah menjadi anggota dewan pasca lahirnya Orde Baru. Adegan tersebut memberi ilustrasi lahirnya calon borjuis kecil yang diam-diam membina hubungan intim dengan pemerintah hingga berimbas pada untung dan proyek, akhirnya idealisme dan semangat militan pun dibonsai jadi kepatuhan pada kenikmatan dan kemegahan. Gagasan demokrasi kemudian dibunuh oleh para pejuangnya. Anak-anak muda yang dulu antusias mengutuk rezim Soekarno duduk antusias di kursi parlemen, berkoalisi menguras lebih dalam kekayaan bangsa untuk kantong pribadi bersama rezim baru yang kini berkuasa.

Pasca diberlakukannya Normalisasi Kegiatan Kampus dan Badan Koordinasi Kemahasiswaan (NKK/BKK) pada 1974, praktis ruang gerak mahasiswa baik internal maupun ekstra kampus mengalami pengebirian yang luar biasa. Dampaknya, kampus menjadi tempat yang steril dari kegiatan politik mahasiswa, dan semata difungsikan sebagai lembaga pengkajian akademis. Kelesuan aktivisme mahasiswa yang terjadi menyebabkan munculnya pola-pola gerakan baru yang berkembang dalam kancah kemahasiswaan, khususnya gerakan mahasiswa Islam. Diantaranya, 1) ormas kemahasiswaan yang telah ada sebelumnya seperti HMI, IMM, dan PMII, 2) kelompok mahasiswa Islam yang bersentuhan dengan pemikiran Islam kiri, serta 3) munculnya aktivitas keislaman berbasis masjid-masjid kampus.

Fenomena gerakan yang berbasis masjid kampus ini dimotori oleh seorang tokoh HMI bernama Imaduddin Abdulrahim. Melalui beliau, gerakan ini mengakar ke seluruh kampus di Indonesia yang kemudian menjadi cikal bakal lahirnya FSLDK (Forum Silaturrahim Lembaga Dakwah Kampus). Telah beberapa kali dilangsungkan pertemuan FSLDK guna membahas khittah LDK agar tercipta kesamaan pemahaman dan kesamaaan arah dalam melaksanakan strategi dakwah kampus, hingga pada FSLDK Ke X di Malang para Aktivis Dakwah Kampus tersebut menyadari perlunya respon terhadap kondisi perpolitikan nasional yang begitu memprihatinkan. Selepas acara, dideklarasikanlah kelahiran Front Aksi yang disepakati bernama Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) pada 29 Maret 1998. Pada muktamar nasional pertama pada tanggal 1-4 Oktober 1998 dimulailah era baru bagi KAMMI, yakni perubahan statusnya sebagai front aksi menjadi ormas yang permanen.

Reformasi yang senantiasa digadang-gadang dengan penuh kebanggaan bukanlah sejarah yang indah, sebab setelah reformasi ternyata gerakan mahasiswa belum berhasil membangun mimpinya akan sebuah negara yang ideal. Gerakan mahasiswa berubah atributnya menjadi gerakan moral, masa kepahlawanan selesai, ada sisi yang hilang karena ketidakmampuan gerakan dalam menggalang massa. Gerakan mahasiswa menjadi kebingungan membawa peran, saat mereka pulang kandang ke kampusnya, mereka punya aturan-aturan baru, namun kampus ternyata lebih dahulu membuat aturan-aturannya sendiri.

Ide-ide para ‘pahlawan reformasi’ ini pun tidak hidup. Konsep tanpa prinsip dan uang ternyata tak bisa terealisasi. Ide mahasiswa menghantam kekuatan yang jauh lebih besar. Wujud eksperimentasi gerakan mahasiswa dengan corak kiri-kanan yang menggaungkan politik progresif pun digempur militer. Habislah intelektual kampus. Mereka yang pintar akan masuk ke dalam birokrasi, sementara yang radikal akan tersingkir. Mulai tahun 2001-2002, tradisi intelektual menjadi menurun. Disisi lain, masyarakat mulai meragukan efek reformasi sebab demokrasi nyatanya tak menjamin apa yang dulu dijamin oleh Soeharto (meski diberikan dengan hutang luar negeri). Gerakan Mahasiswa  pun hanya hidup saat pergantian kepengurusan, pelantikan, dan diskusi. Kita pun kian terjebak, antara keinginan untuk melakukan pemberontakan atas tatanan dan ketidaktahuan merumuskan alternatif. Mungkin karena itu kebanyakan kemudian memilih pilihan pragmatis yang paling realistis: mengadakan seminar, lomba ini itu, dan lain sebagainya.

Lantas, peran apa yang mestinya diambil oleh para intelektual hari ini? Izinkan saya mengutip Manhaj Kaderisasi KAMMI 1427 H, sebagai berikut:

Kritik mendasar pada gerakan mahasiswa adalah ekspresi reaksionernya pada berbagai isu. Bentuk reaksioner ini mengindikasikan  bahwa gerakan itu tidak memiliki agenda atau termakan agenda orang lain. Gerakan mahasiswa bukanlah alat pukul politik yang disibukkan mencari musuh dan bergerak sebagai watch dog. Gerakan mahasiswa adalah aset masa depan, maka ia harus memiliki rencana masa depan bangsanya yang kelak ia pun ikut andil dalam proses kepemimpinan bangsa ini. Kompetensi dasar atas itu merupakan wujud dari pengokohan gerakan yang menjadikan dirinya lebih kontributif pada pemecahan masalah umat dan bangsa.

Menjadi proaktif (tidak reaksioner) bukan berarti abai terhadap permasalahan, kemudian menjadi permisif dan enggan turun tangan. Kaum intelektual wajib menjunjung tinggi dasar ilmiah sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pilihan sikapnya.

Pers pernah menjadi alat perjuangan yang mematikan guna melawan kaum penjajah, saat ini pers berubah menjadi penjajah baru yang mematikan intelektualitas dan moral bangsa, kaum intelektual muda memiliki tanggung jawab yang besar untuk membuat arus baru pers yang mencerdaskan. Ragam organisasi pernah didirikan sebagai bentuk ijtihad para founding fathers guna mewujudkan cita-cita besar kemerdekaan Indonesia (dan mereka berhasil), kaum terdidik kita hari ini pun memiliki organisasi untuk mewujudkan cita-cita bersama (Indonesia yang lebih baik), maka pendidikan kader dan penanaman ideologi yang persisten dan konsisten mesti kita jaga dan tanamkan baik-baik, disamping turut andil berbuat dan berkarya untuk menjadi solusi permasalahan umat dan bangsa.

Jumlah perguruan tinggi hari ini semakin banyak. Pertemuan mahasiswa semakin mudah, tukar menukar gagasan pun semakin mudah. Yang perlu kita ciptakan adalah momentum dan kesempatan mengambil peran. Sebelum menuju kesana, yang perlu kita perhatikan benar adalah memulihkan kembali kepercayaan publik pada gerakan mahasiswa. Produksi ide kita harus lebih banyak, harus lebih autentik dan genuine. Bukan berdasar kata senior ataupun pendapat mainstream para ilmuwan sosial yang kini lebih memilih menjadi ‘pelayan pembangunan’ ketimbang penggerak perubahan.

Gerakan pemuda harus mengakar pada kebutuhan rakyat, dan kita hanya akan bisa mengerti apa yang diinginkan rakyat manakala kita mengidentifikasi diri sebagai rakyat, bukan bagian terpisahkan yang menempatkan diri dengan narsis sebagai agent of changeagent of social controliron stockmoral force, dan lain-lainnya. Sebutan langitan ini membuat mahasiswa berada pada posisi yang berbeda dengan rakyat secara umum, ‘merasa’ lebih intelek-lah, lebih rasional-lah, lebih inilah, itulah. Karena mahasiswa adalah rakyat, maka tiap langkah yang kita ayun, tiap jejak yang kita buat, tiap goresan tinta yang kita torehkan, merupakan tindakan sadar kita sebagai bagian himpunan bernama rakyat.

Kita menyadari inferoritas kita ditengah superioritas mitologi yang membangun kerangka diri kita selama ini, menyadari sepenuhnya bahwa sebagai rakyat kita memiliki hak dan kewajiban yang sama sebagai warga negara. Mudah-mudahan dengan menghidupkan kesadaran ini, tidak akan lagi terjadi dikotomi yang terbangun antara diri dengan rakyat, sebab kita sendiri pun harusnya menempatkan diri sebagai bagian inheren dari rakyat, tanpa menafikan kapasitas keilmuan yang kita miliki secara teori maupun praksis yang kita dapat di perguruan tinggi.

Pada akhirnya, selain mengidentifikasi diri sebagai bagian kolektif dari rakyat, tak bisa tidak, kita mesti mengidentifikasi diri sebagai individu, sebagai pribadi. Sebagai pribadi, kita bisa berkaca pada Hadji Misbach yang menggaungkan semangat perlawanan pada kekuasaan yang menggurita atas nama Tuhan. Kita bisa berkaca pada Tan Malaka yang membangkang terhadap otoritas pendidikan di zamannya dengan membuat sistem pendidikan yang memerdekaan, merakyat, dan membebaskan. Kita bisa berkaca pada RM Tirtohadiserjo yang menolak kemapanan sistem dan memilih bergerak dengan kekuatan pena. Apabila kita tak merasa nyaman dengan mengidentifikasi pada sosok-sosok tersebut, yakinlah bahwa kita bisa memainkan peran kita sendiri, tanpa menunggu naskah maupun skenario dari sutradara. Mengambil peran adalah kebutuhan tak terbantah bagi mereka yang mengaku sebagai kaum intelektual!

Akhirul kalam,

Ihdinaashhirotholmustaqiim. Tunjukilah kami jalan yang lurus Ya Tuhan kami..

Sumber Bacaan:

Islam, R. J. (2013, November 15). Jejak Islam untuk Bangsa. Retrieved Oktober 4, 2014, from Hari-Hari Terakhir Hadji Samanhoedi; Pejuang yang Ter(Di)Lupakan: http://www.jejakislam.net/?p=225

Multatuli. (2008). Max Havelaar. Jakarta: Penerbit Narasi.

Prasetyo, E. (2008). Minggir! Waktunya Gerakan Muda Memimpin. Yogyakarta: Resist Book.

Puspito, I. (2009). IMM sebagai Mata Rantai Intelektual Muslim. In C. N. Saluz, Dynamics of Islamic Student Movements (pp. 77-103). Yogyakarta: Resist Book.

Raharjo, M. D. (1996). Cendekiawan Indonesia, Masyarakat dan Negara: Wacana Lintas Kultural. In Kebebasan Cendekiawan, Refleksi Kaum Muda. Jakarta: Pustaka Republika.

Sulastomo. (2000). Hari-Hari yang Panjang 1963-1966. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.

Wahib, A. (2013). Pergolakan Pemikiran Islam. Jakarta: Pustaka LP3ES.

Yudha, D. P. (1996). Peran Cendekiawan dan Dinamika Masyarakat, Sebuah Refleksi. In Kebebeasan Cendekiawan, Refleksi Kaum Muda (pp. 60-74). Yogyakarta: Pustaka Republika.

 _______________________________

[1] Yudha, D.P ; Peran Cendekiawan dalam Dinamika Masyarakat

[2]  maksudnya, melepaskan rakyat dari penderitaan akibat kolonilalisme

[3] Eko Prasetyo, Minggir! Waktunya Gerakan Muda Memimpin hal 180

[4] ibid, hal 189

sumber asli: Takashi Shiraishi, Zaman Bergerak Radikalisme Rakyat di Jawa 1912-1926  hal 181

[5] Kelak, Hadji Misbach mengalami perbedaan prinsip yang cukup besar dengan kalangan SI sehingga ia keluar dan mendirikan Partai Komunis Indonesia. Ini pelajaran berharga yang patut dicatat dalam sejarah, bukan dihilangkan karena dianggap sebagai aib.

[6] Eko Prasetyo, Minggir! Waktunya Gerakan Muda Memimpin hal 189

[7] Dikisahkan, kaum Hindia adalah keturunan Kanaan, putra nabi Nuh yang enggan mengimani risalah yang dibawa ayahnya.

[8] Multatuli, Max Havelaar halaman 165

[9] Tan Malaka tidak pernah menamai sekolah tersebut dengan nama “Sekolah Kerakyatan”. Para sejarawan lah yang kemudian menamakan dengan nama tersebut karena orientasi pendidikannya berakar pada permasalahan dan kebutuhan rakyat.

[10] Sulastomo, Hari-Hari yang Panjang Hal 115

[11] Ibid, hal 121

[12] Dynamics of Islamic Student Movements, hal 85

Aku membuka ruang kritik dan saran untuk memperbaiki kualitas diri setiap waktu, karena itu, tinggalkanlah jejak dengan memberi komentar. Terimakasih :)

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s