Eufemisme, Antara Tutur dan Laku


“Kemerdekaan bermula dari lidah.” Begitu kata AD Gonggo dalam novel dengan judul yang sama. Novel tersebut mengisahkan kejatuhan Soekarno dalam perspektif seorang pemuda tanggung yang alami kegilaan temporal setelah pemerintahan Sang Singa Podium tumbang. Tak heran memang, sebab bagi sang pemuda, Soekarno adalah peletak peralihan kesadaran kolektif bangsa dengan idiom-idiom sosial politik yang menggerakkan. Misal saja, “Merdeka atau Mati!”, “Enyah kau Penjajah!”, dan lain-lain. Kejatuhan Soekarno adalah kejatuhan bangsa ini juga, begitu pikirnya.

Pada era yang sama, dapat juga kita belajar dari Gerakan Mahasiswa Perancis di tahun 1968. Konon, selama gerakan tersebut berlangsung, ada sebuah poster di Universitas Sorbonne yang menghimbau rakyat untuk membebaskan penuturan. Bagi mereka, penuturan yang terbelenggu adalah pangkal dari keterbelengguan sosial dan personal. Memerdekakan bahasa tutur adalah keniscayaan untuk lakukan perubahan sosial. Tak pelak, slogan macam “Liberate, egalite, fraternite!” menjadi tonggak perjuangan revolusioner berikutnya.

Zaman berganti dan slogan-slogan itu pun seolah tenggelam. Di era pemerintahan Soeharto, kementerian pendidikan mengambil term Normalisasi Kehidupan Kampus untuk melegalkan pengekangan kebebasan berpendapat, pengebirian aktivitas politik, dan memandulkan tradisi intelektual kampus. Atas nama toleransi, digaungkanlah isu SARA. Dialog antar institusi keagamaan macet, perbedaan antar ras dan golongan menjadi hal yang tabu, dan pendangkalan bahasa menjadi keniscayaan yang tak bisa ditawar. Kata dan frasa tertentu lazim diganti dengan kata dan frasa lain yang dianggap lebih sesuai dan tidak menyinggung perasaan. Misal, kata pelacur yang dianggap kasar kemudian diganti menjadi frasa Pekerja Seks Komersial, kata miskin menjadi prasejahtera, seks menjadi bercinta, dan lain-lain. Fenomena ini oleh ahli bahasa disebut dengan eufemisme.

Dalam kasus ini, eufemisme digunakan oleh penguasa untuk melakukan kontrol sosial. Proses deviasi makna dari yang vulgar menjadi halus, brutal menjadi lembut, di satu sisi memiliki sisi positif karena membuat kita nyaman dan ‘terlihat’ lebih santun. Akan tetapi, pemakaian eufemisme pada akhirnya akan membuat kita dibutakan dan diasingkan dari makna yang sesungguhnya.

Saya lebih nyaman menggunakan kata PSK misalnya, untuk mennggantikan kata pelacur. Tetapi, kalau pelacur adalah pekerja, harusnya mereka memiliki alat produksi. Pertanyaannya, apa alat produksi yang mereka miliki? Dalam kasus yang sama, kata pencitraan digunakan untuk menghaluskan kata ‘penipuan, kebohongan, dan kepura-puraan’. Lalu, akan tiba masanya bagi para kaum muda kehilangan kata untuk mendefiniskan tindakan.

Beberapa waktu belakangan, saya dan kawan-kawan Badan Musyawarah Komisariat KAMMI Shoyyub UNS membahas tentang aspek organisasi KAMMI yang berkaitan dengan media. Bahwa media, bagi KAMMI, selain merupakan upaya melakukan nashrul fikrah, juga berkaitan erat dengan ‘pencitraan’ lembaga pada publik. Kami terkikik sejenak saat menyadari bahwa kata ‘pencitraan’ itu kami kemukakan sebagai bagian dari aspek media dalam usulan Panduan Kerja Komisariat. Mengapa? Sebab, selama berbulan-bulan sebelumnya kami mengutuk total pencitraan yang dilakukan oleh para aparatur negara.

“Kata ‘pencitraan’ sekarang terkesan terlalu negatif.” kata salah seorang ikhwan. Iya, lalu bagaimana? Tanya saya. Kami terdiam, berpikir sejenak untuk mencerna segala sesuatunya dengan lebih mendalam.

Memang, sudah sekian lama kita mengalami keterjajahan dan alienasi makna, sehingga cara melihat dan berpikir yang mengacu pada kesadaran diri pun terperdaya. Kritik menjadi barang tabu yang kehilangan ruh pembebasan. Tak lagi ada slogan, Mati kau penjajah! Merdeka 100% atau Mati! Kalaupun ada, slogan-slogan tadi hanya kata-kata kosong tanpa makna.

Protes dan pemberontakan diejawantahkan dalam berbagai plesetan dan anekdot. Lewat poster dan meme yang kebanyakan bersifat humoris daripada anarkis. Di sini, benih kekacauan tertanam dan tumbuh subur. Polarisasi bahasa yang tidak bermula dari bahasa itu sendiri mendapatkan lahan yang tepat untuk berkembang.

Bahasa, pada akhirnya bukan hanya menjadi sebuah gejala perubahan sosial, tetapi perubahan sosial tak mungkin tak melibatkan bahasa di dalamnya. Bila atas nama sopan dan santun kritik radikal harus dibungkam, mesti bagaimana lagi kita membangun basis massa yang sadar akan keterjajahannya? Kenapa harus memakai tagline #UltimatumJokowi, #PulanglahJokowi, jika #TurunkanJokowi adalah keinginan kita sesungguhnya?

Aku membuka ruang kritik dan saran untuk memperbaiki kualitas diri setiap waktu, karena itu, tinggalkanlah jejak dengan memberi komentar. Terimakasih :)

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s